DPK Rp10 Triliun Mengendap, Pemkot Sukabumi–OJK Jabar Genjot Kredit UMKM
SUKABUMI– Ketimpangan antara likuiditas perbankan dan penyaluran kredit produktif menjadi sorotan serius dalam pertemuan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat di Kantor OJK Jabar, Jalan Dago, Selasa (3/3/2026). Di tengah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah menembus Rp10 triliun, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kota Sukabumi masih tertinggal, menempati peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menargetkan pertumbuhan ekonomi kota yang saat ini 5,32 persen dapat terdongkrak hingga 8 persen secara bertahap. Namun, ia mengakui hambatan struktural pada fungsi intermediasi perbankan menjadi kendala utama.
“Likuiditas perbankan kita sangat besar, tetapi kredit yang mengalir ke sektor produktif belum sebanding. Jika intermediasi tidak optimal, pertumbuhan ekonomi akan berjalan di tempat,” ujar Ayep.
Ia menekankan, akselerasi pembiayaan bagi lebih dari 55 ribu pelaku UMKM menjadi kunci agar dana masyarakat yang tersimpan di bank kembali berputar di sektor riil. Tanpa dorongan pembiayaan produktif, potensi ekonomi daerah berisiko stagnan.
Sebagai langkah konkret, Pemkot mendorong inovasi pembiayaan melalui dana kebajikan, pengelolaan wakaf produktif, dan skema Qordhul Hasan sebagai tahap inkubasi bagi usaha mikro sebelum mengakses kredit perbankan formal.
Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menyambut positif langkah tersebut. Ia menilai pendekatan inkubatif penting untuk memperkuat kelayakan usaha (bankable) pelaku UMKM.
“Dari lebih 55 ribu UMKM di Kota Sukabumi, baru sekitar 23 ribu yang mengakses pembiayaan perbankan. Ini menunjukkan ruang peningkatan inklusi keuangan masih sangat besar. Perbankan perlu lebih agresif, tentu tetap prudent,” tegas Darwisman.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK akan memperkuat ekosistem pembiayaan terintegrasi, termasuk mendukung sektor unggulan seperti peternakan domba dan kambing melalui program kurban ASN, pengembangan susu sapi perah berbasis koperasi nasional, serta budidaya telur dan pisang.
Sinergi ini diharapkan tak sekadar meningkatkan angka kredit, tetapi juga memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah likuiditas perbankan yang melimpah namun belum tersalurkan ke sektor produktif, kolaborasi Pemkot Sukabumi dan OJK Jabar menjadi ujian nyata: apakah sektor keuangan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah atau hanya berhenti sebagai penghimpun dana semata. (Lelly)
Leave a Reply
