Pejabat Disebut dalam Dakwaan Korupsi Ijon Proyek Sulit Ditemui, IWO Indonesia Kabupaten Bekasi Pertanyakan Transparansi Dinas
CIKARANG, BEKASI – KOMPAS RAKYAT
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi terkait dugaan keterlibatan pejabat dinas dalam kasus korupsi ijon proyek menemui jalan buntu. Sejumlah pejabat yang namanya disebut dalam persidangan perdana terdakwa Sarjan di Pengadilan Tipikor Bandung tidak berhasil ditemui di kantor dinas terkait.
Tim pengurus DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi sebelumnya mendatangi salah satu kantor dinas untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala Dinas, Hendri Lincoln. Nama pejabat tersebut tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengungkap adanya praktik ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Saat tiba di kantor dinas tersebut, pengurus IWO Indonesia sempat bertemu dengan seorang tamu di area kantor. Ketika ditanya mengenai keberadaan kepala dinas, tamu tersebut menyebut bahwa Hendri Lincoln sedang berada di ruangannya.
“Tadi saya masuk dan bertemu seorang ibu yang merupakan tamu. Saya tanya apakah Pak Kepala Dinas ada, beliau menjawab ada. Katanya Pak Hendri Lincoln ada di atas,” ujar perwakilan DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menjelaskan kronologi kejadian.
Namun situasi menjadi janggal ketika tim mencoba naik ke lantai atas untuk menemui yang bersangkutan. Petugas keamanan (security) yang berjaga justru memberikan keterangan berbeda. Satpam menyatakan bahwa Kepala Dinas tidak berada di kantor karena sedang melakukan kunjungan kerja ke kementerian.
“Begitu saya naik dan bertemu satpam, mereka bilang Pak Hendri Lincoln tidak ada, sedang kunjungan ke kementerian. Tapi kementerian mana, mereka tidak tahu atau tidak mau memberi tahu,” tambahnya.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar bagi pengurus IWO Indonesia. Pasalnya, sejumlah pejabat dinas yang namanya turut disebut dalam dakwaan persidangan tidak berada di kantor pada waktu yang sama. Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya upaya menghindari konfirmasi dari media terkait kasus yang tengah menjadi sorotan publik.
“Kami datang menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari kerja jurnalistik, untuk menanyakan keterkaitan para pejabat yang disebut dalam dakwaan jaksa. Sangat disayangkan jika alasan dinas luar digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban informasi kepada publik,” tegas pengurus IWO Indonesia Kabupaten Bekasi.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus dugaan korupsi ijon proyek tersebut. Upaya konfirmasi kepada pejabat terkait akan terus dilakukan hingga masyarakat memperoleh penjelasan resmi mengenai fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
Menurut mereka, keterbukaan pejabat publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah serta memastikan tidak ada praktik korupsi yang mencoreng tata kelola pemerintahan.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Jika para pejabat tersebut memang tidak terlibat, seharusnya tidak perlu sulit ditemui. Rakyat berhak mengetahui apa sebenarnya peran mereka dalam skandal ijon proyek ini,” pungkasnya.
(Red)
Leave a Reply
